Inforiauterkini.com || Pekanbaru. Harga minyak goreng subsidi merek Minyak Kita di sejumlah pasar di Pekanbaru dilaporkan mengalami kenaikan signifikan dan ketersediaannya semakin sulit ditemukan. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan distribusi di lapangan, Sabtu (25/4/2026).
Di beberapa pasar tradisional, harga Minyak Kita disebut-sebut telah menembus di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain mahal, stok barang juga tidak selalu tersedia setiap hari.
Salah seorang warga Pekanbaru, Rina (34), mengaku kesulitan mendapatkan minyak subsidi tersebut dalam beberapa hari terakhir.
“Kalau pun ada, harganya sudah tidak sesuai lagi. Kadang harus keliling dulu baru dapat, itu pun terbatas,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Ilham (41), pedagang kecil, yang menilai kondisi ini berdampak langsung pada biaya usaha.
“Harga naik, stok susah. Mau tidak mau kami ikut beli mahal. Ujungnya ya ke pembeli juga,” katanya
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua OKK DPW Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau, Haristio Citra War Deni, CPLA., didampingi Bidang Advokasi Akel Fernando, SH., MH., meminta Pemerintah Kota Pekanbaru segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi minyak goreng subsidi.
“Kami meminta kepada Wali Kota Pekanbaru agar mengevaluasi kinerja jajaran terkait, khususnya dinas yang membidangi perdagangan. Jangan sampai persoalan ini berlarut tanpa penanganan konkret,” tegas Deni.
Ia menilai, pengawasan di tingkat distribusi perlu diperkuat, termasuk dengan turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
“Kondisi seperti ini tidak cukup hanya berdasarkan laporan. Harus ada pengecekan langsung agar diketahui di mana titik persoalannya, apakah distribusi, pasokan, atau ada indikasi penimbunan,” tambahnya.
Deni juga mengingatkan agar masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan praktik penimbunan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi.
Selain itu, masyarakat disarankan untuk sementara dapat mempertimbangkan alternatif minyak nabati lain seperti minyak kelapa atau minyak zaitun, meskipun dari sisi harga relatif lebih tinggi.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat disparitas harga di lapangan masih terjadi.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Agung Nugroho melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut diketahui telah dibaca, tetapi belum mendapat tanggapan resmi.
Kondisi ini menjadi perhatian publik, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat bergantung pada stabilitas harga dan kelancaran distribusi.
(PWMOI Riau)
