BUKIT BATU, BENGKALIS — Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina Pangkalan Jambi, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, semakin menguat. Saat redaksi inforiauterkini.com mencoba mengonfirmasi langsung kepada pihak pengelola yang dikenal dengan panggilan Suci, admin SPBU tersebut justru bungkam seribu bahasa dan enggan memberikan penjelasan apa pun terkait maraknya penyelewengan bahan bakar bersubsidi di lokasi tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan roda dua dan empat mengular panjang setiap harinya. Banyak kendaraan yang diduga milik para pelangsir berulang kali mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sementara warga biasa kesulitan mendapatkan jatah yang seharusnya menjadi haknya.
“Kami sudah berusaha menanyakan hal ini kepada Suci selaku admin SPBU, namun beliau tidak mau menjawab sama sekali. Padahal masyarakat sudah banyak yang mengeluh kesulitan mendapatkan Pertalite karena diambil pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkap salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Selasa (01/09/2026).
Kebungkaman pihak pengelola SPBU ini semakin memperkuat dugaan adanya kerja sama antara oknum di lokasi dengan para pelangsir BBM bersubsidi. Masyarakat setempat pun meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Kepolisian Resor Bengkalis, serta pihak Pertamina Patra Niaga Wilayah Riau untuk segera mengambil langkah tegas dan menyelidiki secara menyeluruh dugaan praktik mafia migas di SPBU tersebut.
Masyarakat menuntut beberapa hal penting
Segera dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap manajemen dan operasional SPBU terkait
Ditindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi, baik pelangsir maupun oknum yang diduga bekerja sama;
Dipasang sistem pengawasan ketat dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran Diberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi di lokasi tersebut.
BBM bersubsidi adalah hak seluruh rakyat, bukan milik sekelompok orang untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Kami berharap pihak berwenang tidak menutup mata terhadap kejadian ini dan segera menindak tegas pelanggaran yang terjadi.
