BENGKALIS– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkalis mendesak Bupati Bengkalis mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bengkalis. Desakan itu disampaikan menyusul persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai terus berulang, meski telah beberapa kali dibahas dalam rapat dan disuarakan melalui aksi demonstrasi.
Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul Saputra, mengatakan kondisi BBM yang kini disebut kembali aman harus benar-benar terjamin secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menghadapi persoalan serupa setiap kali perhatian terhadap distribusi BBM mulai berkurang.
“Kalau sekarang disebut aman, kami ingin kondisi itu benar-benar aman, bukan hanya untuk sementara. Jangan setiap kali BBM bermasalah dan masyarakat mendesak, baru sibuk melakukan penanganan. Setelah situasi reda, persoalan yang sama muncul lagi. Kami membutuhkan solusi jangka panjang, bukan penanganan sesaat,” kata Asrul.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan BBM tidak cukup hanya dengan memastikan pasokan kembali normal ketika masalah mencuat. Disperindag, menurutnya, harus memiliki langkah konkret agar kestabilan pasokan dan kelancaran distribusi dapat dipertahankan, termasuk ketika tidak ada desakan dari masyarakat.
Asrul meminta Disperindag menjelaskan secara terbuka skema distribusi BBM, penerapan aturan BPH Migas, pengaturan kuota, serta mekanisme pengawasan penyaluran. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi hingga ke pelosok Kabupaten Bengkalis agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses BBM dengan mudah dan harga sesuai ketentuan.
GMNI menilai persoalan yang terus berulang menunjukkan belum adanya penyelesaian yang memadai. Asrul menyebut rekomendasi evaluasi terhadap kinerja Kadis Perindag telah berulang kali disampaikan, namun menurutnya belum terlihat perbaikan yang menjawab persoalan masyarakat.
“Kami sudah berulang kali merekomendasikan agar kinerja Kadis Perindag dievaluasi. Namun sampai hari ini, persoalan BBM masih terus berulang dan kinerjanya kami nilai tetap buruk. Karena itu, kami tidak lagi meminta evaluasi. Kami mendesak Bupati Bengkalis mencopot Kadis Perindag karena dinilai tidak mampu menjalankan roda pemerintahan di Disperindag dengan baik,” tegas Asrul.
Selain persoalan BBM, GMNI juga meminta perhatian terhadap pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok, distribusi LPG 3 kilogram, serta pengelolaan pasar. Asrul meminta Disperindag menjelaskan langkah pengawasan dan tindak lanjut atas keluhan masyarakat maupun pedagang.
Menurutnya, penanganan berbagai persoalan di bawah kewenangan Disperindag harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya bergerak setelah muncul keluhan atau desakan publik. Masyarakat, kata Asrul, membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang sudah ditangani tidak kembali terulang.
“Yang kami tuntut adalah penyelesaian yang nyata dan berkelanjutan. Jangan hanya sibuk ketika masalah muncul, lalu berhenti setelah keadaan kembali tenang. Karena persoalan terus berulang dan kami menilai kinerja Kadis Perindag tidak menunjukkan perbaikan, maka tuntutan kami tetap jelas: Kadis Perindag harus dicopot,” tutup Asrul.
